Pemerintah Mempercepat Integrasi Layanan Digital Nasional
SEPUTAR KABINET - Pemerintah terus mempercepat transformasi dan integrasi layanan digital nasional melalui sistem e-Government (SPBE). Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kemajuan signifikan di bidang tersebut dan mengatakan Indonesia menghadapi cerita baru dalam transformasi layanan digital.
“Baru kali ini dalam sejarah RI segera bergerak menuju layanan digital nasional yang terintegrasi,” kata Anas usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang digelar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25 Maret 2024).
Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional, Presiden Jokowi menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan ke dalam platform jaringan digital nasional bernama INA Digital.
Anas mengatakan ini merupakan langkah besar menuju tercapainya e-pemerintahan (e-goverment) yang efektif.
Baca Juga: MENKEU MENGIMBAU MASYARAKAT MENYAMPAIKAN SPT TEPAT WAKTU 31 MARET 2024
"Kami terus bergerak maju sejak dikeluarkannya Perintah Eksekutif ini, Perintah Eksekutif [No.] 82 tentang govtech, karena jelas kami melihat bahwa sebagian besar dari 20 negara teratas di dunia.
Setiap sistem e-Government memiliki govtech, he INA Digital yang dikelola Peruri bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu portal, memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan organisasi.
Menteri PANRB mengatakan, saat ini terjadi peningkatan signifikan pada indeks e-Government Indonesia di Indonesia.
Kancah internasional dan dengan penerapan INA Digital secara penuh, harapannya Indonesia bisa melaju lebih jauh di pemeringkatan ini.
"Alhamdulillah, International Government Development Index kita naik 30 peringkat, dari 107 menjadi 77. Kami optimistis jika ini diterapkan, indeks kami akan kembali meningkat,” ujarnya.
Beberapa layanan yang akan segera terintegrasi antara lain pengelolaan kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan imigrasi.
Anas mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh integrator INA Digital pada Mei mendatang, menunjukkan urgensi dan komitmen kuat pemerintah terhadap transformasi digital tersebut.
Anas berharap integrasi ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap layanan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
Dengan menekankan penggunaan teknologi modern dan digitalisasi, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.
“Kedepannya masyarakat tidak perlu lagi mengunduh tetapi cukup memiliki satu portal untuk berbagai layanan dengan akses SSO (single sign-on) melalui penggunaan sertifikat elektronik, setelah diisi data data berbagai layanan," katanya.
"Ini dilakukan, Insya Allah bulan Mei atau Juni untuk dapat IKD (identitas digital kependudukan), masyarakat tidak perlu ke kedeputian atau desa juga, cukup menggunakan biometrik maka mereka akan mendapat IKD,” ujarnya.***
Comments