Isbat Nikah Terpadu: Bukti Negara Hadir Dukung Tertib Hukum dan Administrasi

Bagikan Sekarang :

SAMPANG - Pemerintah Jokowi berkomitmen kuat untuk melakukan pemenuhan bagi kebutuhan dan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah melalui penertiban administrasi dan kependudukan bagi warga yang belum memiliki dokumen yang sah seperti belum tercatatnya pernikahan warga negara dalam dokumen negara dan belum terbitnya akta lahir bagi anak-anak yang orang tuanya belum mencatatkan pernikahannya secara sah. Tim Kedeputian V Kantor Staf Presiden yang terdiri dari Abd Rohim Ghazali (Tenaga Ahli Utama), Munajat (Tenaga Ahli Madya) dan Agus Catur Aryanto Putro (Tenaga Ahli Muda) mengawal perencanaan hingga pelaksanaan program isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Kedeputian V Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Agama melakukan pendampingan dan monitoring secara intensif sejak awal 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Sampang terkait program tertib administrasi dan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan pada Jumat 23 Februari 2018 bertempat di Pendopo Kabupaten Sampang. Dalam kesempatan ini, sebanyak 120 pasangan suami istri yang berasal dari Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, melaksanakan isbat nikah terpadu. Dalam mekanisme isbat nikah terpadu ini, setelah pasangan suami istri dinyatakan sah pernikahannya secara hukum, mereka akan menerima buku nikah dan bisa segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk memperoleh akta kelahiran. Acara isbat nikah terpadu tersebut merupakan awal rangkaian acara isbat nikah yang akan dilaksanakan secara reguler hingga akhir tahun 2018.

Acara dibuka oleh Bupati Sampang Fadhilah Budiono dan dilanjutkan dengan sambutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Puthut Budi Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan isbat nikah terpadu ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang administrasi. "Kami pemerintah daerah sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat terutama dalam bidang administrasi dan kependudukan dan ternyata masih banyak masyarakat yang belum memperoleh hak-hak administrasinya. Kami berkomitmen secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tambah Puthut.

Senada dengan Sekda Sampang, Wakil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Harun, juga menyampaikan bahwa sidang isbat nikah terpadu ini sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pelaksanaan sidang isbat terpadu sebagai persyaratan untuk diterbitkannya buku nikah dan akta kelahiran yang kemudian bisa digunakan untuk mendaftar sekolah bagi anak, kebutuhan jika hendak naik haji, dan persyaratan administrasi kependudukan lainnya.

Warga yang mengikuti kegiatan tersebut sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam memenuhi hak-hak adminstrasi warga negaranya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sampang juga menyampaikan terima kasih kepada Kantor Staf Presiden dan Kementerian Agama yang telah melakukan pendampingan secara intensif serta membantu jalannya kegiatan isbat nikah ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

"Pendampingan di Kabupaten Sampang ini merupakan upaya Kantor Staf Presiden untuk membantu Presiden Jokowi memenuhi komitmennya yang tertera dalam Nawacita di mana salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan masyarakat yang tertib hukum dan administrasi," tutup Abd Rohim.

Category Politik,

Post Terkait

Direkomendasikan untuk Anda

Comments

We love comments

Comments