Bhinneka Tunggal Ika, Penghuni Rumah NKRI

JAKARTA - Perbedaan atau keanekaragaman adalah karakter autentik bangsa yang menjadi bagian dari hidup kita. Kemajemukan itu seharusnya menjadi penenun kebangsaan yang digembirakan, bukan dieksploitasi menjadi sebuah pemicu perbecahan.

Di tengah perbedaan masyarakat Indonesia, persatuan haruslah diutamakan dan dapat diwujudkan melalui komunikasi dengan nalar ilmiah, akhlak baik atau hati yang terbuka dan berbasis Pancasila.

Kesimpulan itu terungkap dalam Diskusi Publik ‘Bhinneka Tunggal Ika, Penghuni Rumah NKRI’ di Kantor Staf Presiden, Kamis, 7 September 2017. Dimoderatori Mary Salim dari Universitas Pelita Harapan, forum ini menghadirkan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, Ephorus HKBP Darwin Lumbantobing, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik Emrus.

“Bangsa kita terbentuk dari keberagaman suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Kita harus lebih memperkuat corak keberagaman untuk menjadi sebuah kekuatan. Terutama di tengah tantangan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dewasa ini,” kata Eko Sulistyo.

Eko memaparkan, tantangan kita saat ini yakni bagaimana menjaga persatuan agar kebhinekaan dan keberagaman tak menjadi pemecah. “Tantangan persatuan bangsa adalah ketidakadilan dan kesenjangan. Karena itu Presiden Jokowi menjawabnya dengan visi Indonesia Sentris, pembangunan yang tak hanya berpusat di Jawa,” ungkapnya.

Berbicara dalam tema ‘Pluralisme dari Perspektif Iman Kristiani’, Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Darwin Lumbantobing  menegaskan agar janganlah kita cari perbedaan di antara sesame anak bangsa. Utamakan mencari persamaan kita, agar bisa memahami bagaimana bisa hidup bersama dengan orang lain.

“Tak satu orangpun bisa memilih lahir sebagai suku apa, agama apa, dan di mana lahirnya. NKRI adalah rumah kita bersama. Keberagaman bukanlah ancaman, tetapi menjadi kekuatan kita bersama untuk membangun Indonesia,” papar Ephorus.

Pancasila, konsensus final

acara3Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan bahwa Pancasila adalah salah satu kesepakatan bersama, tempat tinggal bersama. “Sekarang tinggal bagaimana pembuktiannya, bisa atau tidak Pancasila menghadirkan perlindungan ke berbagai agama,” tegasnya.

Dahnil sepakat yang harus terus diupayakan saat ini adalah mengikis ketimpangan ekonomi. Faktor inilah yang kemudian menyulut bibit-bibit pemberontakan dan terorisme di beberapa wilayah. “Terkait negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, tempat kita berkonsensus secara nasional di antara kemajemukan yang ada, itu sudah final. Jangan diganggu lagi,” papar Dahnil.

Emrus, dosen komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, menhelaskan  bahwa dalam rangka merawat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kebanggaan kebangsaan, negara Indonesia memerlukan ‘Komunikasi Politik Ke-Indonesia-an’.

Berbeda dengan pendapat Maschiavellian yang menghalalkan segala cara tindakan komunikasi politik untuk memperoleh, memperluas dan mempertahankan kekuasaan dan menempatkan rakyat sebagai objek politiik, ‘Komunikasi Politik Ke-Indonesia-an’ berbasis pada nilai luhur kebangsaan Indonesia, kebersamaan, gotong royong dan pluralisme. “Di sini rakyat ditempatkan sebagai subyek politik,” paparnya.

acara2

 

 

Sumber : http://ksp.go.id

Bermanfaat untuk Anda? Bagikan :
Tags ,
Category Sosial, Budaya,